Bidang II Taman Nasional Kerinci Seblat
Solok Selatan, 12 Mei 2026 – Siapa bilang mengurus administrasi kehutanan itu membosankan? Pada 22 hingga 23 April 2026 lalu, suasana di Jorong Sungai Lambai, Nagari Lubuk Gadang Selatan, terasa berbeda. Di bawah atap salah satu rumah anggota kelompok, diskusi hangat mengalir antara petugas kehutanan dan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Belangir Sepakat.
Misi Utama: Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Kegiatan ini membawa misi yang krusial: menjembatani masyarakat yang sudah terlanjur beraktivitas di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) agar mendapatkan legalitas melalui skema Kemitraan Konservasi.
Didampingi oleh Dides, seorang Polisi Kehutanan Mahir dari Balai Besar TNKS, warga diberikan pemahaman mendalam mengenai Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023. Melalui aturan ini, pemerintah hadir untuk merangkul masyarakat. Tujuannya jelas, agar kegiatan ekonomi yang sudah terbangun di kawasan hutan dapat diakomodasi dan berjalan selaras dengan aturan yang berlaku.
Progres Signifikan: Selangkah Lagi Menuju Finish!
Hasil pendampingan lapangan menunjukkan angka yang cukup memuaskan. Berdasarkan identifikasi terbaru, tercatat ada:
- 42 subjek (penerima manfaat).
- 45 persil (objek) kegiatan yang telah terbangun.
- Total luas lahan mencapai 91,68 hektar.
Kabar baiknya, kesadaran administrasi KTH Belangir Sepakat patut diacungi jempol. Hampir seluruh dokumen pendukung kini berstatus “Lengkap”, meliputi:
- SK Pengukuhan KTH, KTP, dan KK.
- Daftar Identitas dan Pakta Integritas Kelompok.
- Surat Permohonan dan Surat Keterangan Desa.
Menyongsong Perjanjian Resmi
Kini, kelompok ini berada di garis finish. Dokumen Perjanjian Kemitraan Konservasi (PKK) telah disusun dan siap diajukan secara resmi. Langkah ini bukan sekadar urusan kertas di atas meja, melainkan simbol sinergi antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kontributor : Dides
